Indonesia, Islamisme dan Program Ratu Inggris
Menurut laporan IQNA, Ali Akbar Dhiya’i dalam sebuah pembahasan dengan tema kebijakan luar negeri Indonesia dan pandangan baru terhadap Afghanistan, yang mana naskahnya telah diberikan kepada IQNA menuturkan sebagai berikut:
Prioritas kebijakan luar negeri Indonesia didasarkan pada pembangunan ekonomi, yaitu, ada beberapa isu politik internasional utama yang ada di ASEAN atau di Timur Tengah, yang berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia, terutama pendekatan ekonomi, merupakan salah satu prioritas utama pemerintah Indonesia dan dalam pelbagai isu budaya, politik dan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam konteks Indonesia, pemerintah Indonesia tidak tertarik untuk memasuki isu-isu ini. Sementara itu, kebebasan beraksi di ranah sosial dan budaya hampir dipastikan terjamin. Namun, negara ini peka terhadap isu internasional yang bisa dikaitkan dengan kepentingan nasional, terutama pembangunan ekonomi Indonesia.
Kunjungan Presiden Indonesia ke Afghanistan
Pembahasan kunjungan Indonesia baru-baru ini ke Afghanistan dan pembahasan terkait Taliban dan perundingan damai di Timur Tengah apa kaitannya dengan kebijakan luar negeri Indonesia?
Sejauh ini, kebijakan Indonesia telah didasarkan pada moderasi dan menjauhi ekstremisme dan keseimbangan kekuatan politik di wilayah ASEAN dan jika berkaitan dengan masalah Palestina atau isu-isu yang terkait dengan Yaman, kadang-kadang Indonesia bereaksi dengan sendirinya yang secara aktual memiliki pendekatan internal dan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakatnya. Artinya, pemerintah Indonesia tidak melakukan bentrokan ideologis dengan isu-isu internasional.
Dalam kasus haji yang lalu, selain pemerintah Indonesia tidak memihak Arab Saudi terkait dengan penganiayaan para jemaahnya, namun mengkritik negara tersebut dan mengkritik kebijakan Saudi terkait para pekerja Indonesia. Pendekatan ini bertentangan dengan kebijakan yang kadang-kadang kita saksikan di negara anggota ASEAN di Asia Tenggara; misalnya, Malaysia memiliki semacam hubungan ideologis dan bahkan strategis dengan pemerintah Saudi, dan di Malaysia, segitiga Arab Saudi, Malaysia dan Amerika Serikat menciptakan sebuah pusat untuk melawan ekstremisme dan terorisme.
Demikian juga, markas semacam ini dengan pendekatan dimana satu sisinya adalah Amerika (yang merupakan poin tuduhan mengarah Amerika Serikat dan memiliki peran fundamental dalam kemunculan kelompok-kelompok ekstremis seperti Taliban selama Perang Dingin Amerika dengan Rusia di Afghanistan, dan demikan juga peran pemerintahan Obama dan kemudian setelahnya dalam kasus-kasus ekstrim) sudah pasti Amerika Serikat tidak dapat menghadapi fenomena semacam itu.
Kita juga tahu apa sikap Arab Saudi terhadap kelompok salafi dan ekstrimis. Tentunya, pembentukan markas semacam itu akan memaksa kita untuk mengatakan bahwa Amerika Serikat lebih fokus pada pengawasan dan membimbing kelompok-kelompok ekstremis di negara seperti Malaysia.
Namun di Indonesia, politik agak sedikit berbeda dan dengan gerakan ekstrim (yang berasal dari luar Indonesia) disikapi dengan kepekaan besar dan dipantau oleh pemerintah. Dalam hal ini, beberapa gerakan seperti Jamaah Islam sangat diawasi dan menjebloskan ketuanya ke dalam penjara. Selain itu, gerakan ekstrim seperti Jundul Islam dan kelompok ekstremis seperti Hizbut Tahrir telah dikendalikan semaksimal mungkin. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang relatif bijak dan merata yang dilakukan dalam rangka membela budaya populer (yaitu budaya Islam) dan tidak menyebabkan provokasi dan kobaran perang di wilayahnya.
Tentu saja, Indonesia bisa bermanfaat bagi Afghanistan dalam pembangunan ekonomi wilayah Afghanistan dan hubungan ekonomi di bidang kertas, karet dan barang lainnya seperti gas, listrik dan energi. Pastinya, manfaat ekonomi Indonesia juga dapat dipenuhi oleh Afghanistan. Begitu juga, topik pengiriman pelajar dari Afghanistan ke universitas di Indonesia yang mana dalam rangka mendukung kalangan muda dan para peminat sains dan teknologi, yang mana mereka dapat belajar di Indonesia, dan tentu saja salah satu titik fokus kerja sama yang dapat dirancang adalah pembahasan pendidikan dan sekolah tinggi.
Program Ratu Inggris
Poin yang mungkin penting juga adalah bahwa Ratu Inggris, yang menjalin hubungan dengan presiden Indonesia, telah berjanji untuk mendirikan Universitas Internasional Islam di Indonesia.
Tujuan pendirian universitas ini adalah untuk mengembangkan strategi pendidikan baru yang semaksimal mungkin dapat membuat kebijakan di beberapa pembahasan seperti Jihad dan Takfir di jantung sistem pendidikan Barat di Indonesia. Terlebih-lebih Indonesia dengan kinerja ini, dapat menghentikan gerakan gerilyawan dan kelompok jihad di Timur Tengah dengan bantuan para ulama tradisionalnya.
Tapi pertanyaannya adalah apakah Indonesia ingin melakukan ini berdasarkan temuan dan pengalaman pribadinya dan atau ingin menggunakan pengalaman Barat untuk menghilangkan wajah radikal sebagian gerakan ekstrim di Timur Tengah, yang jika skenario kedua benar, pastinya kita seharusnya tidak bersikap optimis terhadap tindakan ini.
Tampaknya masuknya Indonesia ke masalah Afghanistan adalah dalam rangka ini. Yaitu, sejumlah besar ulama Indonesia, dimana banyak di antaranya adalah orang moderat, dan hubungan ulama Indonesia dengan ulama Afghanistan dan Pakistan dapat memiliki efek seperti itu, dan dapat berdampak pada tingkat pendidikan sekolah agama negara-negara ini.
Memang, sistem pendidikan di wilayah ini diatur untuk mengendalikan ajaran-ajaran seperti pembahasan Dar al-Islam dan Dar al-Kufr, dan demikian juga pembahasan tentang jihad, takfir dan moderasi. Hal ini dimungkinkan hanya melalui para ulama muslim Sunni di wilayah ini.
Yakni, versi tertulis yang disusun oleh Amerika Serikat atau Barat untuk menghilangkan wajah ekstrem di wilayah ini, mayoritas aspeknya bersifat formal.
Tetapi tampaknya para ulama Indonesia, mengingat sikap mereka yang moderat, mencoba mempengaruhi elit religius di Timur Tengah dan dapat mengendalikan mereka di bawah kendali pemerintah Afghanistan.
http://iqna.ir/fa/news/3698635
